Menampilkan 1218 hasil

PROKOPIM - TJB | KUALATUNGKAL - Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag melakukan kegiatan rutin Safari Subuh di Masjid Sa'adatul Abadiyah Jalan Bahari Kecamatan Tungkal ilir, Jumat (8/9/2023)

Usai melaksanakan Shalat Subuh berjama'ah, Bupati memberikan nasihat dari salah satu potongan ayat Al-Qur'an, barangsiapa yg bertakwa kepada Allah, maka akan diberi Rizki/solusi dari jalan yang tidak diduga- duga, serta ajakan berjamaah, dalam mendirikan shalat dan bertakwa kepada Allah SWT.

Selain itu, dibidang Pemerintahan Bupati menyampaikan dampak dari kemarau panjang, yang dalam hal ini Provinsi Jambi masuk terdampak dari akibat kemarau yang mengakibatkan polusi udara.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menghimbau agar masyarakat jangan membuka kebun dengan cara membakar, sebab ada sanksi dan denda yang akan didapat bila dengan sengaja membakar lahan.

"UU tentang kebakaran hutan dan lahan lain diatur dalam UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), yakni membuka lahan dengan dibakar merupakan pelanggaran yang dilarang," Katanya

"Kepada para Nelayan, Bupati menghimbau agar ikut BPJS Ketenagakerjaan." Tambahnya

Safari subuh diakhiri dengan pemberian bantuan RP. 10 juta untuk pembangunan Masjid dan 30 paket sembako serta penyerahan santunan kepada yatim piatu.

PROKOPIM - TJB | KUALATUNGKAL -Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha Tahun 2023, Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag meminta kepada OPD terkait untuk laksanakan operasi pasar guna menekan lonjakan harga dan kelangkaan komoditas tertentu. Senin (12/6)
Hal tersebut disampaikan Bupati usai ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Rakor ini merupakan agenda mingguan sebagai upaya koordinasi antarpemerintah dalam mengendalikan inflasi.
Rakor yang diikuti secara virtual dari ruang Pola Bupati tersebut turut di hadiri Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala OPD terkait, Kabag SDA, Kabag Kerjasama, Kabag Ekonomi.
Bupati Tanjab Barat meminta kepada OPD terkait agar segera menyampaikan laporan perkembangan ketersediaan komoditas stategis pangan menjelang HBKN Idul Adha tahun 2023.
Sementara itu dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian kembali menyampaikan untuk jangan pernah lelah dan berhenti untuk menjaga terus tingkat inflasi kita, karena ini adalah hal yang sangat berperan penting dalam kestabilan ekonomi rakyat Indonesia.
"Karena inflasi ini menyangkut kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan produk produk kita. Semua survei yang kita lihat menjadi perhatian rakyat tentang kenaikan inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, lapangan kerja serta isu-isu lain", ujarnya
Kemendagri juga mengingatkan, bahwa kita perlu bersama-sama melihat tren kenaikan harga barang dan jasa pada daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian (yang menjadi komoditas).

"Apa saja yang perlu diatensi dan perlu di interfensi khusus, apalagi menjelang HBKN Idul Adha," katanya.
Adapun kondisi inflasi dibulan Mei 2023 (y-on-y) diangka 4,00 persen, menurun dibanding bulan april diangka 4,33 persen. Tingkat inflasi tahunan konsisten mengalami penurunan. Sementara perkembangan inflasi bulan ke bulan diangka 0,09 persen, angka yang lebih rendah dibandingkan dengan inflasi dibulan sebelumnya.
"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih." Tuturnya.
Selanjutnya, Wakasatgas pangan polri Dir Tipideksus Bareskrim, Polri Brigjen, Pol. Helfi Assegaf, SH. S.I.K merekomendasikan untuk memaksimalkan koordinasi antar daerah dan pengawasan distribusi bahan baku dan bahan jadi pakan ternak dari daerah produsen pakan ke wilayah sentra peternak untuk menjaga kestabilan harga hasil produk ternak.

Selain itu, perlu langkah strategis dalam mengendalikan harga Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras, dengan memperhatikan keseimbangan biaya operasional para peternak kecil.
Lanjutnya, diperlukan kerjasama antar K/L dalam pemantauan jalur distribusi dan standar mutu Produk Hortikultura dari tingkat petani hingga tingkat pedagang supaya ketersediaan dan harga stabil serta kualitas pangan nasional terjaga.
"Agar tetap menjaga kelancaran proses distribusi bahan pokok dengan menyesuaikan kebutuhan di daerah masing-masing (terutama wilayah Indonesia Timur)." Tutupnya

PROKOPIM - TJB | JAMBI - Bupati Tanjab Barat Drs.H Anwar Sadat M,Ag pimpin langsung rapat lanjutan fasilitasi percepatan penanganan konflik lahan antara empat Kelompok Tani dari tiga desa yang meliputi Desa Pulau Pauh, Desa Lubuk Kambing, dan Desa Rantau Benar dengan PT. Bukit Kausar. Senin malam (26/06/2023).
Rapat yang digelar di Ballroom Swis Bell Hotel Jambi tersebut, juga turut dihadiri oleh Forkopimda Tanjab Barat, Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, Kajari Tanjab Barat, Danramil Tungkal Ulu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kasi Datun Kejati Jambi, Kesbangpol Provinsi Jambi, Kesbangpol Tanjab Barat, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan, Direktur dan Perwakilan Perusahaan PT. PN6 dan Perwakilan masyarakat dari tiga Desa.

Bupati dalam arahannya sampaikan bahwa Pemkab terus berupaya menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat, salah satunya dengan menggelar rapat fasilitasi penyelesaian konflik.

"Pada rapat lanjutan ini, saya menyerahkan pada PTPN 6 dan masyarakat mencari kesepakatan bersama terkait pola kemitraan sesuai dengan amanat dan undang-undang yang berlaku," katanya

Pada Rapat lanjutan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak pemangku kepentingan percepatan pengajuan usulan nama penerima lahan 20 persen setelah dilakukan validasi oleh Kepala Desa kemudian oleh Camat Renah Mendaluh.

Seletah itu, disampaikan kepada Bupati Tanjab Barat untuk dapat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat. Dengan ditetapkannya keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang SKCP maka pihak perusahaan dan kelompok Tani dapat segera melanjutkan musyawarah terkait pola fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat dan musyawarah kedua belah pihak dilakukan paling lambat awal minggu keempat bulan Juli 2023.
Selanjutnya, Bupati Tanjab Barat bersedia memfasilitasi Masyarakat dalam upaya penetapan pola fasilitasi, terakhir jika permasalahan tidak terlaksana maka Pemerintah Daerah akan membentuk Pokja ( kelompok kerja) yang beranggotakan unsur dan pihak terkait.