Record group 14/06/2023 - Bupati Tanjab Barat Ikuti Rakornas Wasin Tahun 2023 Secara Virtual

ARSIP 1 ARSIP 2 ARSIP 3 ARSIP 4 ARSIP 5

Area Identitas

Kode referensi

ID 21507-25 F1-400-KR-SF1-400.14-400.14.3-3-6-14/06/2023

Judul

Bupati Tanjab Barat Ikuti Rakornas Wasin Tahun 2023 Secara Virtual

Tanggal

  • 14/06/2023 (Penciptaan)

Level Deskripsi

Record group

Ukuran dan Media

1 BOKS

Area Konteks

Nama Pencipta

Sejarah Biografi

Nilai Sejarah Arsip

Sumber akuisisi atau transfer langsung

Area Isi dan Struktur

Cakupan dan isi

PROKOPIM - TJB | KUALATUNGKAL - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2023, Rabu (14/06).

Rakornas yang diikuti secara virtual dari ruang rapat Bupati tersebut juga turut dihadiri oleh Inspektur, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperindag/mewakili, Sekretaris Disnaker, Kepala DMPTSP/mewakili dan undangan lainnya.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pihaknya kerap mendapati penolakan maupun penghalangan dalam upaya pengawalan dan hal ini menurutnya berdampak pada pencegahan permasalahan menjadi tidak optimal.

Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk menyelesaikan mandat pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dan pihaknya mendapati adanya program yang belum optimal diselesaikan.
Ia juga mengatakan dalam program infrastruktur terdapat 58 proyek strategis yang belum dimulai. Hal ini disebut memiliki resiko keterlambatan proyek hingga tidak optimalnya manfaat pembangunan.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya ingatkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mudah, menurutnya diperlukan peran pengawasan dalam mewujudkannya.

“Bahkan, presiden turun langsung kelapangan untuk memastikan program pemerintah betul-betuk sampai kepada masyarakat dan jika tidak diawasi, tidak sedikit program pemerintah yang bablas dan tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan” ujarnya.

Presiden juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, sebanyak 43 % program berpotensi tidak optimal. Disamping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 % dari nilai anggaran.
“Saya berpesan agar pimpinan pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP karena tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, kota, artinya bisa mengawal, mengawasi, mengarahkan," pungkasnya.

Penilaian, pemusnahan dan jadwal retensi

Akrual

Sistem Penataan

Kondisi dari area akses dan penggunaan

Penentuan Kondisi Akses

Penentuan Kondisi reproduksi

Bahasa dari material

Naskah Material Arsip

Catatan Bahasan dan Naskah

Karakter fisik dan persyaratan teknis

Sarana temu balik

Area Materi Arsip Sekutu

Keberadaan dan lokasi dari original

Keberadaan dan lokasi dari salinan

Berkas Arsip yang berkaitan

Deskripsi yang berkaitan

Area Catatan

Kode unik alternatif

Titik Temu

Akses Poin Subjek

Tempat akses poin

Nama Akses Poin

Akses poin genre

Deskripsi Area Kontrol

Deskripsi Identifier

Kode unik lembaga

Aturan dan/ atau konvensi yang digunakan

Status

Level tingkat kedetailan

Tanggal penciptaan revisi pemusnahan

Bahasa

Naskah

Sumber

Bagian akuisisi

Subjek yang berkaitan

Orang dan organisasi yang berkaitan

Genre yang berkaitan

Tempat-tempat yang berkaitan