Menampilkan 1218 hasil

PROKOPIM - TJB | KUALATUNGKAL -Sekretaris Daerah Ir. H. Agus Sanusi, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pengendalian inflasi daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha tahun 2023. Senin (19/6).
Rakor rutin Pengendalian Inflasi dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut diikuti secara virtual dari Pola Utama Kantor Bupati ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, OPD Terkait, serta Kepala Bagian Ekonomi Lingkup Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat.
Mendagri Tito Karnavian dalam pengantarnya mengemukakan, terdapat perbedaan pola konsumsi antara Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat Indonesia cenderung merayakan Idul Fitri lebih besar dari pada Idul Adha.

"Potensi inflasi dari sisi permintaan pada periode Idul Adha masih dibawah periode Lebaran dan Idul Fitri. Potensi inflasi dari sisi penawaran sangat dipengaruhi oleh pasokan dari produsen dan stok ditingkat pedagang." Katanya
Ditambahkan Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Putranto, jika HBKN bertepatan dengan panen/panen raya komoditas (khususnya bahan pangan) maka inflasi dapat diredam.

PROKOPIM - TJB | KUALATUNGKAL - Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Ir. H. Agus Sanusi, M.Si membuka Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Penertiban Aset/BMD (Tematik Bidang Pertanahan). Kamis (15/6).
Acara yang digelar ruang pola kantor Bupati tersebut turut dihadiri, Asisten Administrasi Umum, Kepala OPD, ATR/BPN Tanjung Jabung Barat, Para Camat, dan para peserta yang membidangi Aset.
Dalam arahannya Sekda menyampaikan bahwa penertiban Barang Milik Daerah (BMD), menjadi salah satu area pada MCP (Monitoring Center For Prevention) 2023 dibidang Aset.
"Aset difokuskan lagi pada pertanahan, seluruh aset harus mendapatkan sertifikat. Melalui kegiatan ini diminta segera mengupdate Kembali data aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang memiliki lahan kosong segera pasang pembatas." Ungkap Sekda
Sementara itu Kepala Inspektorat Drs. Encep Jarkasih menyampaikan, temuan BPK tahun 2021 yang lalu menjadi prioritas pada Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat. Dirinya meminta agar Seluruh Kepala Desa melalui APDESI dan PMD untuk menertibkan aset yang ada di Desa.

Terkait masalah pertanahan dengan penertiban aset, Kabid aset BKAD Maulana menjelaskan, Fasilitas yang diberikan kepada Pejabat Eselon II, III untuk pemenuhan dokumen MCP diantaranya Akselerasi, sertifikasi dan inventarisasi.
"Agar menginvetarisasi seluruh tanah milik Pemerintah Daerah, update dan input khusus penanganan aset untuk pemenuhan dokumen MCP." jelas Maulana.
Dirinya menyebutkan, OPD bertanggung jawab membuat sertifikat dab penanganan fisik adalah tugas OPD, dokumen awal, terkait penanganan hukum ada di BKAD.
Selain dihadirkan narasumber dari Kabid Aset BKAD, Rakor tersebut menghadirkan pula dari ATR/BPN Kabupaten Tanjung Jabung Barat
yang membidangi aset. Disampaikannya ATR/BPN saat ini telah membentuk Aplikasi INTIP yaitu aplikasi baru untuk penertiban aset Pemerintah. Dijelaskannya ketika tanah telah diukur dan dinyatakan aman maka akan didaftarkan.
"Seluruh bidang tanah yang ada di indonesia harus sudah bersertifikasi. PTSL beda dengan Prona. Kepada para camat untuk segera mensosialisasi program PTSL ke seluruh Desa yang ada di Tanjung Jabung Barat," katanya
"Keputusan 3 menteri tentang pemungutan biaya desa hanya dipungut sebesar 200rb untuk kelengkapan berkas, biaya perangkat desa untuk pengukuran jalan. Kami sudah menanyakan langsung ke Desa yang diduga melakukan pungutan lebih dari 200rb tetapi untuk masalah ini sudah selesai." Tutupnya.

PROKOPIM - TJB |JAMBI - Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Ir. H. Agus Sanusi, M. Si membuka secara resmi sekaligus menjadi Narasumber Forum Group Discussion (FGD) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. (01/09)

Kegiatan yang diselenggarakan di hotel Aston Jambi tersebut, turut dihadiri juga oleh Badan Restorasi Lahan gambut dan mangrove, Kepala Kelompok Kerja Restorasi Gambut Wilayah Sumatera, serta diikuti juga oleh Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jambi, Kepala Bapeda Tanjab Barat, Kepala BNPB Tanjab Barat, Camat Bram Itam, Pengabuan, Senyerang, Kapolsek, Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Babinsa 8 Desa, Bhabinkamtibmas, Para Kepala Desa, para ketua Pokmas dan undangan lainnya.

Sekda dalam wawancaranya usai kegiatan mengatakan, bahwa saat ini sampai bulan oktober mendatang masih dalam kondisi aman dan diperkirakan tidak adanya kasus karhutla.

"Seperti disampaikan Pak Kadis kehutanan Provinsi Jambi, mudah mudahan insa Allah kita bisa melewati bulan September sampai bulan Oktober dalam kondisi aman dan tidak terjadi Karhutla," ungkapnya.

" Kita juga ada Tim Satgas Karhutla, yang sektornya ada di daerah kita BNPB, yang sifatnya sinergi, kalau untuk pencegahan karhutla lahan termasuk gambut kita komitmen semua sumber daya kita gunakan termasuk peralatan, manusia, mau pun keuangan," tambahnya

Lebih lanjut, Sekda sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen penuh dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekda juga berharap adanya sinergi yang kuat dari berbagai pihak, baik TNI, Polri, atau Organisasi dan kelompok masyarakat di Desa, guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Tanjab Barat.