Menampilkan 1218 hasil

PROKOPIM - TJB |JAMBI - Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Ir. H. Agus Sanusi, M. Si membuka secara resmi sekaligus menjadi Narasumber Forum Group Discussion (FGD) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. (01/09)

Kegiatan yang diselenggarakan di hotel Aston Jambi tersebut, turut dihadiri juga oleh Badan Restorasi Lahan gambut dan mangrove, Kepala Kelompok Kerja Restorasi Gambut Wilayah Sumatera, serta diikuti juga oleh Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jambi, Kepala Bapeda Tanjab Barat, Kepala BNPB Tanjab Barat, Camat Bram Itam, Pengabuan, Senyerang, Kapolsek, Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Babinsa 8 Desa, Bhabinkamtibmas, Para Kepala Desa, para ketua Pokmas dan undangan lainnya.

Sekda dalam wawancaranya usai kegiatan mengatakan, bahwa saat ini sampai bulan oktober mendatang masih dalam kondisi aman dan diperkirakan tidak adanya kasus karhutla.

"Seperti disampaikan Pak Kadis kehutanan Provinsi Jambi, mudah mudahan insa Allah kita bisa melewati bulan September sampai bulan Oktober dalam kondisi aman dan tidak terjadi Karhutla," ungkapnya.

" Kita juga ada Tim Satgas Karhutla, yang sektornya ada di daerah kita BNPB, yang sifatnya sinergi, kalau untuk pencegahan karhutla lahan termasuk gambut kita komitmen semua sumber daya kita gunakan termasuk peralatan, manusia, mau pun keuangan," tambahnya

Lebih lanjut, Sekda sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen penuh dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekda juga berharap adanya sinergi yang kuat dari berbagai pihak, baik TNI, Polri, atau Organisasi dan kelompok masyarakat di Desa, guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Tanjab Barat.

PROKOPIM - TJB | KUALATUNGKAL - Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Ir. H. Agus Sanusi, M.Si membuka Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Penertiban Aset/BMD (Tematik Bidang Pertanahan). Kamis (15/6).
Acara yang digelar ruang pola kantor Bupati tersebut turut dihadiri, Asisten Administrasi Umum, Kepala OPD, ATR/BPN Tanjung Jabung Barat, Para Camat, dan para peserta yang membidangi Aset.
Dalam arahannya Sekda menyampaikan bahwa penertiban Barang Milik Daerah (BMD), menjadi salah satu area pada MCP (Monitoring Center For Prevention) 2023 dibidang Aset.
"Aset difokuskan lagi pada pertanahan, seluruh aset harus mendapatkan sertifikat. Melalui kegiatan ini diminta segera mengupdate Kembali data aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang memiliki lahan kosong segera pasang pembatas." Ungkap Sekda
Sementara itu Kepala Inspektorat Drs. Encep Jarkasih menyampaikan, temuan BPK tahun 2021 yang lalu menjadi prioritas pada Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat. Dirinya meminta agar Seluruh Kepala Desa melalui APDESI dan PMD untuk menertibkan aset yang ada di Desa.

Terkait masalah pertanahan dengan penertiban aset, Kabid aset BKAD Maulana menjelaskan, Fasilitas yang diberikan kepada Pejabat Eselon II, III untuk pemenuhan dokumen MCP diantaranya Akselerasi, sertifikasi dan inventarisasi.
"Agar menginvetarisasi seluruh tanah milik Pemerintah Daerah, update dan input khusus penanganan aset untuk pemenuhan dokumen MCP." jelas Maulana.
Dirinya menyebutkan, OPD bertanggung jawab membuat sertifikat dab penanganan fisik adalah tugas OPD, dokumen awal, terkait penanganan hukum ada di BKAD.
Selain dihadirkan narasumber dari Kabid Aset BKAD, Rakor tersebut menghadirkan pula dari ATR/BPN Kabupaten Tanjung Jabung Barat
yang membidangi aset. Disampaikannya ATR/BPN saat ini telah membentuk Aplikasi INTIP yaitu aplikasi baru untuk penertiban aset Pemerintah. Dijelaskannya ketika tanah telah diukur dan dinyatakan aman maka akan didaftarkan.
"Seluruh bidang tanah yang ada di indonesia harus sudah bersertifikasi. PTSL beda dengan Prona. Kepada para camat untuk segera mensosialisasi program PTSL ke seluruh Desa yang ada di Tanjung Jabung Barat," katanya
"Keputusan 3 menteri tentang pemungutan biaya desa hanya dipungut sebesar 200rb untuk kelengkapan berkas, biaya perangkat desa untuk pengukuran jalan. Kami sudah menanyakan langsung ke Desa yang diduga melakukan pungutan lebih dari 200rb tetapi untuk masalah ini sudah selesai." Tutupnya.

PROKOPIM - TJB | KUALATUNGKAL -Sekretaris Daerah Ir. H. Agus Sanusi, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pengendalian inflasi daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha tahun 2023. Senin (19/6).
Rakor rutin Pengendalian Inflasi dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut diikuti secara virtual dari Pola Utama Kantor Bupati ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, OPD Terkait, serta Kepala Bagian Ekonomi Lingkup Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat.
Mendagri Tito Karnavian dalam pengantarnya mengemukakan, terdapat perbedaan pola konsumsi antara Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat Indonesia cenderung merayakan Idul Fitri lebih besar dari pada Idul Adha.

"Potensi inflasi dari sisi permintaan pada periode Idul Adha masih dibawah periode Lebaran dan Idul Fitri. Potensi inflasi dari sisi penawaran sangat dipengaruhi oleh pasokan dari produsen dan stok ditingkat pedagang." Katanya
Ditambahkan Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Putranto, jika HBKN bertepatan dengan panen/panen raya komoditas (khususnya bahan pangan) maka inflasi dapat diredam.

PROKOPIM - TJB | KUALATUNGKAL -Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat Ir. H. Agus Sanusi, M. Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) rutin Pengendalilan Inflasi daerah tahun 2023 yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Suhajar Diantoro secara virtual. Senin (26/6)

Rakor yang diikuti secara virtual dari ruang Pola Utama Kantor Bupati tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, OPD Terkait, dan Kabag Ekonomi Lingkup Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat.

Sekjen Kemendagri dalam arahannya mengatakan saat ini di seluruh dunia masih mengalami resesi, terutama di sektor pangan. Menurutnya, dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia masih berada di posisi yang lebih baik.

“Presiden mengakui ini merupakan hasil kerja keras kita semua, salah satunya Rakor mingguan yang kita laksanakan ini,” katanya

Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Putranto menyatakan upaya bersama yang dilakukan untuk pengendalian inflasi menempatkan Indonesia berada di posisi yang sangat baik dan Indonesia adalah negara yang berinflasi ringan.

“Berdasarkan pantauan BPS, perkembangan harga pangan bulan Juni 2023 di beberapa kota, untuk beras kualitas tertentu ada kecenderungan naik dibanding harga bulan Mei, dan cabai merah di beberapa kota besar secara rata-rata mengalami tren penurunan harga,” sebutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, komoditas yang biasanya menyumbang andil inflasi pertengahan tahun seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih, juga masih berpotensi akan memberikan andil di tengah tahun 2023 ini.

“Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cukup stabil dari minggu sebelumnya, sedangkan kenaikan IPH terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra dan Kalimantan,” imbuhnya.

Usai Rakor Sekda Tanjab Barat H. Agus Sanusi menyampaikan salah satu fokus utama rapat tersebut adalah membahas kondisi inflasi pada bulan Mei 2023. Disampaikannya, Rakor Pengendalilan Inflasi Daerah bersama Mendagri ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dan Pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Tanjab konsisten untuk mengatasi permasalahan inflasi serta memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan yang memadai bagi masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan Sekda, guna menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H akan dilaksanakan pemantauan stok dan harga bahan pokok yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023.

PROKOPIM - TJB | KUALATUNGKAL -Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Ir. H. Agus Sanusi, M.Si lakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan Jambi guna diskusi seputar Jaminan kesehatan BPJS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (26/6).
Kegiatan yang digelar di ruang rapat Bupati tersebut turut di hadiri Asisten Administrasi umum Jetter Simamora, S. IP ,Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadis Naker, Plt. Kadis DPMD, Dukcapil, Bapenda, Kepala Cabang BPJS Jambi Sri Widyastuti, Kepala Bagian Kepesertaan Bu Susi dari Jambi, Kepala BPJS Kabupaten Tanjab Barat Charles.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah memimpin Diskusi dengan pihak BPJS Kesehatan Jambi dalam keikutsertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan BPJS Kesehatan, selain itu dibahas juga mengenai keikutsertaan Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Perusahaan PT.

Dalam sambutannya Sekda menyambut baik kunjungan BPJS Provinsi Jambi Ibu Sri Widyastuti dalam rangka forum komunikasi antar pemangku kepentingan Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait data ASN, PTT, Kepala Desa serta Perusahaaan yang ada di Kabupaten Tanjab Barat yang telah mengikuti BPJS.
Diskusi tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diantaranya Perda terkait dukungan optimalisasi JKN (inpres 1 tahun 2022)